Sektor ekonomi di Provinsi Dak Lak menghadapi tantangan besar sepanjang enam bulan pertama tahun 2026. Data yang dipaparkan dalam sesi Dewan Rakyat Provinsi menunjukkan adanya 428 perusahaan yang terpaksa gulung tikar, angka ini melonjak drastis sebesar 98,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 1.209 entitas bisnis yang menangguhkan operasional, serta 255 koperasi yang berhenti beraktivitas.
Kepala Departemen Keuangan, Cao Dinh Huy, menjelaskan bahwa sektor perdagangan, konstruksi, dan real estat menjadi kelompok yang paling terdampak. Lesunya daya beli masyarakat, membengkaknya biaya logistik, hingga hambatan dalam pembebasan lahan menjadi pemicu utama di balik gelombang penutupan ini.
Sebagai langkah strategis untuk memulihkan iklim investasi, pemerintah provinsi memperkenalkan mekanisme "jalur hijau" yang memangkas waktu pengurusan administrasi hingga maksimal 35 hari. Kebijakan ini menyasar proyek-proyek strategis di bidang infrastruktur, energi, dan perumahan dengan nilai investasi minimal 800 miliar VND guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, tantangan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) turut disoroti. Direktur Cabang 11 Bank Negara Vietnam, Nguyen Kim Cuong, mencatat bahwa transparansi keuangan masih menjadi kendala utama bagi UKM dalam mengakses kredit perbankan. Ia mendorong pelaku usaha untuk segera membenahi sistem akuntansi agar memenuhi standar kelayakan lembaga keuangan.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah provinsi berkomitmen memperluas pasar melalui dukungan promosi perdagangan dan transformasi digital. Wakil Ketua Dewan Rakyat Provinsi, Tu Thai Giang, menegaskan pentingnya implementasi kebijakan yang solutif, mulai dari percepatan pencairan investasi publik hingga penguatan infrastruktur, demi menjaga target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
