Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat peningkatan beban biaya pelayanan kesehatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025. Angka pengeluaran tercatat menyentuh Rp191,3 triliun, atau membengkak sekitar Rp15,2 triliun dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Lonjakan ini dipicu oleh tingginya pemanfaatan layanan medis, di mana penyakit katastropik menyerap porsi pembiayaan terbesar mencapai 26,42 persen.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa lembaganya kini menempuh langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya tersebut mencakup penguatan kendali biaya, optimalisasi kolektabilitas iuran, serta dorongan terhadap program promotif dan preventif guna menekan angka kesakitan masyarakat.
Data terbaru menunjukkan cakupan kepesertaan JKN telah menyentuh 282,7 juta jiwa, setara dengan 98,62 persen dari total populasi Indonesia per akhir 2025. Meski cakupannya masif, Pujo menyoroti masih adanya 54 juta peserta yang status kepesertaannya tidak aktif hingga pertengahan 2026. Tingginya angka ini selaras dengan beban layanan yang mencapai lebih dari 725 juta kunjungan sepanjang tahun 2025, atau rata-rata 1,9 juta layanan per hari.
Di sisi lain, pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap menunjukkan performa yang stabil. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS tercatat sebesar Rp30,04 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun. Posisi keuangan ini dianggap memadai untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan ke depan, sekaligus mencerminkan tata kelola dana yang akuntabel dan berorientasi jangka panjang.
Dampak ekonomi dari program JKN pun dinilai cukup signifikan. Berdasarkan riset LPEM FEB UI, keberadaan JKN terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun. Selain itu, program ini berperan dalam menciptakan 3,5 juta lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan pada sektor industri pendukung, mulai dari jasa kesehatan hingga layanan sosial.