Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan langkah diplomasi internal yang signifikan dengan mengumpulkan sejumlah mantan presiden, mantan menteri luar negeri, serta jajaran ketua umum partai politik. Pertemuan tersebut disinyalir bukan sekadar respons terhadap memanasnya tensi antara Amerika Serikat dan Iran, melainkan sebuah strategi manajemen risiko politik jangka menengah bagi pemerintahan.
Pengamat politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menyoroti bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memitigasi potensi gejolak ekonomi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik global. Mengingat konflik di Timur Tengah kerap berdampak pada lonjakan harga minyak dan inflasi, pemerintah memerlukan legitimasi kolektif agar setiap kebijakan ekonomi yang tidak populer nantinya tidak dipandang sebagai langkah sepihak, melainkan hasil dari konsensus nasional.
Lebih lanjut, pertemuan ini berfungsi sebagai "tameng politik" di tengah menguatnya diskursus publik mengenai posisi Indonesia dalam peta kekuatan global. Dengan melibatkan para tokoh senior, Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada prinsip kepentingan nasional yang konsisten dan tidak terpengaruh oleh tekanan blok internasional mana pun.
Arifki juga menekankan bahwa langkah ini adalah wujud nyata dalam menjaga kesinambungan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia antar generasi. Stabilitas domestik kini dianggap sebagai aset paling krusial bagi pemerintah agar mampu menghadapi fragmentasi dunia yang semakin tidak menentu. Dengan demikian, konsolidasi ini menjadi instrumen strategis untuk mengelola konsekuensi politik dalam negeri sebelum dampak global tersebut dirasakan masyarakat luas.
