Pemerintah Indonesia menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian fiskal yang solid. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi pendapatan negara menembus angka Rp 2.765,13 triliun. Angka tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.218,17 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 541,53 triliun, serta kontribusi hibah senilai Rp 5,43 triliun.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Purbaya menegaskan bahwa pencapaian ini diraih di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Pemerintah juga melakukan langkah strategis seperti penyesuaian tarif PPN barang mewah, percepatan restitusi pajak untuk menjaga likuiditas dunia usaha, serta restrukturisasi pengelolaan dividen melalui Danantara.
Dari sisi belanja, realisasi APBN tercatat sebesar Rp 3.435,46 triliun. Angka ini mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang didorong oleh efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berhasil menciptakan efisiensi belanja sebesar Rp 306,7 triliun dan menyediakan ruang untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 206,4 triliun guna mendukung program prioritas nasional.
Pemerintah memastikan defisit APBN 2025 tetap berada dalam koridor aman, yakni sebesar 2,81 persen terhadap PDB atau setara Rp 670,34 triliun. Untuk menopang defisit tersebut, strategi pembiayaan netto dijalankan secara prudent dengan realisasi mencapai Rp 742,73 triliun, memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang terus menunjukkan pemulihan.
Di sisi lain, kebijakan fiskal yang diterapkan terbukti berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui kucuran stimulus ekonomi senilai Rp 110,7 triliun yang menyasar UMKM, sektor padat karya, hingga pemberdayaan generasi muda, pemerintah berhasil mendorong penguatan ekonomi riil. Hasilnya, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 4,85 persen, sementara angka kemiskinan turun signifikan dari 8,57 persen pada tahun sebelumnya menjadi 8,25 persen di akhir 2025.
