Ketimpangan pembangunan industri di Jawa Barat kian tampak nyata ketika melihat potret ketenagakerjaan di kawasan Priangan Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta mengejutkan: tidak ada satu pun kabupaten maupun kota di wilayah tersebut yang berhasil mencetak proporsi pekerja formal melampaui angka 50 persen. Kondisi ini menjadi cerminan gamblang bahwa arus investasi dan ekspansi industri belum mampu merambah secara merata ke sisi timur provinsi.

Di antara seluruh daerah di Priangan Timur, Kota Tasikmalaya mencatatkan capaian tertinggi dengan 47,78 persen pekerja formal, namun angka tersebut tetap berada di bawah ambang batas dominasi sektor formal. Kota Banjar menempati posisi berikutnya dengan 38 persen, diikuti Kabupaten Ciamis sebesar 37,96 persen, Kabupaten Tasikmalaya 35,78 persen, Kabupaten Garut 31,37 persen, serta Kabupaten Pangandaran yang menempati posisi terbawah dengan hanya 27,22 persen.

Kontras tajam terlihat di wilayah barat Jawa Barat yang menjadi penyangga Jakarta dan pusat industri. Kota Depok memimpin seluruh provinsi dengan 66,20 persen pekerja formal, disusul Kota Bekasi 61,79 persen, Kota Cimahi 60,98 persen, dan Kabupaten Bekasi 60,01 persen. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, serta Kabupaten Purwakarta juga seluruhnya telah melewati angka 50 persen. Dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya sembilan daerah yang mampu mencapai mayoritas pekerja formal, sementara 18 daerah lainnya masih bergantung pada sektor informal.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan bahwa konsentrasi pekerja formal sangat dipengaruhi oleh persebaran kawasan industri dan pusat ekonomi perkotaan. Daerah yang tumbuh sebagai kawasan manufaktur, jasa modern, maupun penyangga ibu kota memiliki daya serap tenaga kerja formal yang jauh lebih besar.

"Sektor formal tumbuh subur di wilayah pusat kota besar serta kabupaten yang memiliki kawasan industri atau penyangga ibu kota negara, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bogor, serta penyangga ibu kota provinsi, yakni Kabupaten Bandung," ungkap Margaretha sebagaimana dikutip pada Senin (29/6/2026).

Akar permasalahan di Priangan Timur terletak pada struktur ekonominya yang masih didominasi sektor pertanian, perdagangan skala kecil, usaha mikro dan kecil, jasa perseorangan, serta pariwisata. Meskipun sektor-sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat, sebagian besar aktivitasnya belum memenuhi kriteria pekerjaan formal yang mencakup hubungan kerja tetap, perlindungan ketenagakerjaan, maupun jaminan sosial bagi pekerja.

Margaretha menegaskan bahwa rendahnya proporsi pekerja formal di kawasan timur juga mencerminkan belum meratanya arus investasi industri jika dibandingkan dengan kawasan Rebana dan Bodebek. Kedua wilayah terakhir ini dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat sebagai pusat manufaktur, logistik, dan magnet investasi baru di Jawa Barat.

"Pertumbuhan ekonomi antardaerah di Jawa Barat belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesempatan kerja formal. Selama investasi dan aktivitas industri masih terkonsentrasi di wilayah barat provinsi, ketimpangan struktur ketenagakerjaan diperkirakan akan tetap menjadi tantangan bagi Priangan Timur," terang Margaretha. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Barat ke depan.