Sebuah temuan terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal BMJ Tobacco Control mengungkap keterlibatan mendalam jaringan Kamar Dagang Amerika (AmCham) di berbagai negara dalam memperjuangkan kepentingan industri tembakau global. Laporan tersebut menyoroti bagaimana organisasi bisnis yang seharusnya bersifat netral ini justru menjadi wadah strategis bagi perusahaan rokok untuk memengaruhi kebijakan publik dan menghambat regulasi kesehatan.

Sebagai contoh, di Bulgaria, AmCham secara terbuka menentang rancangan undang-undang larangan total rokok elektrik menyusul insiden kesehatan serius pada seorang remaja. Melalui surat resmi kepada parlemen, mereka berargumen bahwa pelarangan tersebut hanya akan menyuburkan pasar gelap. Langkah ini berhasil melunakkan regulasi, di mana produk vape isi ulang tetap diperbolehkan beredar meski berisiko menarik bagi kalangan usia muda.

Kredibilitas yang disandang AmCham, yang sering kali diasosiasikan dengan pengaruh diplomatik Amerika Serikat, menjadi nilai tawar yang sangat berharga bagi perusahaan tembakau. Peneliti dari Global Center for Good Governance in Tobacco Control mencatat bahwa setidaknya 80 dari 103 AmCham di seluruh dunia memiliki perusahaan tembakau sebagai anggota. Banyak di antaranya bahkan menempatkan eksekutif industri rokok dalam posisi kepemimpinan kunci.

Tak hanya di ranah legislatif, kelompok ini juga disinyalir melakukan praktik 'greenwashing' atau pencitraan lingkungan. Di Serbia, AmCham memuji inisiatif energi terbarukan yang dilakukan oleh perusahaan rokok raksasa, sebuah narasi yang dinilai para ahli sebagai pengalihan perhatian dari dampak mematikan produk tembakau itu sendiri. Pihak AmCham Serbia sendiri membantah klaim tersebut dan menyebutnya sebagai berbagi data faktual praktik bisnis berkelanjutan.

Menanggapi fenomena ini, laporan tersebut merekomendasikan agar pejabat pemerintah di berbagai negara lebih waspada terhadap advokasi yang dilakukan oleh AmCham. Mereka mendesak agar kemitraan dengan kelompok bisnis yang terafiliasi dengan industri tembakau harus ditinjau kembali demi menjaga integritas kebijakan kesehatan nasional yang bebas dari intervensi industri.