Ketegangan di wilayah perbatasan kembali memuncak setelah militer Iran melancarkan serangan udara menggunakan dua pesawat nirawak (drone) ke pangkalan Partai Demokrat Kurdistan Iran (KDPI) di sub-distrik Degala, Erbil, Irak, pada Rabu malam. Serangan tersebut menyasar langsung pusat pertahanan kelompok oposisi Kurdi, meskipun pihak KDPI melaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu karena area target dalam kondisi kosong saat serangan terjadi.

Selain serangan udara, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan terlibat dalam kontak senjata mematikan di kawasan Ghezqapan, dekat kota Piranshahr, yang menewaskan lima pejuang Kurdi. Aksi ini dinilai sebagai langkah taktis Teheran untuk memutus akses kelompok oposisi agar tidak bergabung dengan Partai Kehidupan Bebas Kurdistan (PJAK) yang belakangan terlibat pertempuran sengit dengan militer Iran.

Catatan konflik menunjukkan eskalasi tajam dengan setidaknya 865 rudal dan drone telah menghantam wilayah Kurdistan sejak akhir Februari lalu. Serangan masif ini disinyalir dipicu oleh pengungkapan rencana operasi intelijen yang melibatkan kelompok Kurdi untuk melakukan perubahan rezim di Teheran. Rencana yang diduga melibatkan dukungan logistik dan pelatihan dari Israel ini dilaporkan gagal total setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan veto politik yang melarang keterlibatan lebih jauh.

Dokumen yang beredar mengungkapkan bahwa operasi tersebut sempat dirancang untuk memberikan perlindungan zona larangan terbang bagi kelompok Kurdi, dengan dukungan pasokan senjata hasil sitaan militer Israel di Gaza dan Lebanon. Namun, ketidakselarasan kebijakan antara Mossad dan kepemimpinan politik di Washington, serta dugaan tekanan dari pihak luar seperti Turki, membuat rencana destabilisasi tersebut tidak mendapatkan lampu hijau.

Hingga saat ini, pertempuran sporadis antara Pasukan Hamza Sayyid Al Shuhada milik IRGC dan gerilyawan Kurdi masih terus berlanjut di wilayah perbatasan, terutama di Sardasht dan Piranshahr. Situasi ini menegaskan bahwa meskipun rencana kudeta besar telah digagalkan, konfrontasi bersenjata di tanah Kurdi tetap menjadi ancaman stabilitas yang berkepanjangan bagi kawasan tersebut.