Sejumlah organisasi yang bernaung di bawah Industries Unite, yang mewakili sektor hiburan, pariwisata, serta industri kreatif di Malaysia, secara resmi mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan penghapusan pajak hiburan. Langkah ini dinilai krusial untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.
Jika penghapusan total belum dimungkinkan, para pelaku industri mengusulkan sejumlah langkah mitigasi, yakni penurunan tarif pajak, perluasan objek pengecualian, hingga standarisasi aturan pajak di seluruh wilayah Malaysia. Saat ini, tarif pajak hiburan yang mencapai 25% dinilai membebani konsumen melalui tingginya harga tiket yang dianggap tidak relevan karena sektor hiburan bukanlah komoditas barang mewah.
Juru bicara Industries Unite, Datuk David Gurupatham, menyatakan bahwa beban pajak yang tinggi justru kontraproduktif terhadap upaya pemerintah menjadikan Malaysia sebagai pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata kelas dunia. Menurutnya, harga tiket yang lebih terjangkau akan meningkatkan partisipasi publik, yang pada akhirnya akan menciptakan efek domino (multiplier effect) bagi sektor lain seperti perhotelan, ritel, hingga transportasi.
David membandingkan posisi Malaysia dengan negara tetangga seperti Singapura, Hong Kong, dan Australia yang telah lebih dulu menghapus pajak hiburan sebagai strategi memperkuat daya saing internasional. Kebijakan tersebut terbukti efektif dalam menarik minat produksi internasional, penyelenggaraan acara berskala global, serta investasi swasta yang masuk ke sektor kreatif lokal.
Meski menyadari bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, Industries Unite menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang melibatkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan negara bagian. Mereka berharap pemerintah dapat lebih fleksibel demi menciptakan ekosistem rekreasi keluarga yang lebih inklusif dan ekonomi kreatif yang lebih dinamis.
