Implementasi Resolusi 57 selama 18 bulan terakhir telah membawa angin segar dalam peta jalan inovasi dan transformasi digital. Meski demikian, para ahli menilai bahwa perubahan pola pikir manajemen saja tidak cukup. Dibutuhkan perbaikan mekanisme kebijakan yang lebih komprehensif guna memastikan seluruh siklus penelitian, mulai dari pengembangan hingga aplikasi praktis di pasar, berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Universitas Sains dan Teknologi Hanoi kini menjadi pionir melalui pengembangan ruang inovasi interdisipliner. Model ini dirancang untuk menyatukan tiga pilar utama: laboratorium riset dasar, kolaborasi praktis antara ilmuwan dan pelaku bisnis, serta inkubator komersialisasi. Pendekatan ekosistem ini bertujuan untuk memutus isolasi riset yang selama ini seringkali terjebak di dalam kampus tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Direktur Universitas Sains dan Teknologi Hanoi, Profesor Dr. Le Anh Tuan, menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil risiko terkait pengelolaan tugas riset. Menurutnya, mekanisme 'jalur hijau' harus segera diformalkan untuk memangkas prosedur administratif yang panjang. Langkah ini dinilai krusial agar universitas riset dapat bergerak lebih lincah dalam menguji coba inovasi teknologi baru sebelum dilempar ke masyarakat.
Selain penyederhanaan birokrasi, penguatan kerangka hukum hak kekayaan intelektual menjadi fondasi utama agar penemu dan investor dapat berkolaborasi dengan aman. Hal senada diungkapkan Profesor Phan Ngoc Minh, yang menyatakan bahwa sinergi antara ilmuwan dan sektor bisnis adalah kunci utama dalam mengubah aset intelektual menjadi produk nyata yang bernilai tambah.
Di sektor teknologi strategis seperti Kecerdasan Buatan (AI), tantangan serupa juga mengemuka. Universitas VinUni menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur data nasional dan model AI buatan lokal. Pengembangan standar evaluasi seperti V-Bench diharapkan menjadi katalis bagi adopsi teknologi AI yang lebih luas, asalkan pemerintah segera menetapkan regulasi terkait mekanisme pengujian terkontrol yang mendukung kemandirian teknologi nasional.
